Amien Rais Janjikan USD 100 Juta Buktikan Komisaris Freeport

"Amien Rais Janjikan USD 100 Juta Perlihatkan Komisaris Freeport , Jakarta - Sisa Ketua MPR Amien Rais janji memberi uang US$ 100 juta pada siapa yang bisa tunjukkan bila si dia pernah menggenggam jadi Komisaris PT Freeport Indonesia. Dia menyangkal pernah memiliki jalinan dengan perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu. BACA: Amien Rais Ingin Pertambangan Freeport Ditutup “Saya tekankan. Bila ada yang bisa tunjukkan aku komisaris Freeport, karenanya aku kasih US$ 100 juta,” kata Amien Rais di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 26 Juli 2018. Amien Rais mengaku sudah memiliki simpanan uang beberapa US$ 100 juta. Ia akan memberi penambahan ongkos untuk pengambilan hadiah di Yogyakarta sebesar Rp 100 juta. Walaupun menyangkal pernah tempati jabatan strategis di Freeport, Amien mengaku pernah dibawa ke daerah pertambangan Freeport pada 1996. Aku jadi eye witness seterusnya demikian rasa nasionalisme dan patriotisme aku itu betul-betul memang turun-naik, karena dengan mata kepala, aku bukan ahli pertambangan, aku tahu ini adalah penjarahan, ini seperti state above the state, negara di atas negara, karena sudah ugal-ugalan. Tapi anehnya kita tenang-tenang saja, kata Amien. Dalam diskusi di Gedung DPR itu, Amien Rais merekomendasikan agar pertambangan Freeport di Papua ditutup. Hal itu karena Freeport telah kerjakan kejahatan, lebih permasalahan lingkungan. Working Contract Freeport usai 2021, tapi ada klausal yang menjelaskan dapat diperpanjang sampai 2041. Aku berpendapat kontrak karya dengan Freeport seharusnya ditutup sekali untuk selamanya, titik, no extension, selesai, kata Amien. Amien menerangkan setelah Indonesia dibodohi oleh Freeport McMoran Inc sejak 1967 dengan penjarahan emas perak tembaga dan bebagai mineral lainnya. Ini terulang lagi kembali ke Juni lalu dengan narasi versi pemerintah. Bila Freeport telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Itu betul-betul kebohongan yang tidak ketulungan, lewat HoA Indonesia Freeport, papar Amien Rais. Pada 12 Juli 2018, Freeport McMoran Inc menyepakati pelepasan 51 persen saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia pada Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Induk usaha pertambangan pelat merah itu akan akhiri transaksi pembelian pada dua bulan ke depan. AUDREY ANGELICA LOHO I MUHAMMAD HENDARTYO "" "

Saran Wamen ESDM Arcandra Tahar untuk Pertamina Kelola Blok Rokan

"Pendapat Wamen ESDM Arcandra Tahar untuk Pertamina Mengatur Blok Rokan , Jakarta - Wakil Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menerangkan proposal pengaturan Blok Rokan dari PT Pertamina (persero) akan lebih baik dibanding Chevron Pacific Indonesia. Berikut diantaranya bukti selanjutnya tempat eksploitasi minyak dan gas, Blok Rokan di Riau, resmi diserahkan ke Pertamina pada Selasa malam, 31 Agustus 2018. Baca juga: ESDM: Pertamina Mengatur Blok Rokan Tidak Pengaruhi Proyek IDD Pertimbangannya adalah rasionalitas, bukan emosi, kata Arcandra dalam acara Gas Indonesia Summit & Exhibition di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018. Awalannya, Arcandra menyampaikan bila Pertamina resmi jadi pengelola Blok Rokan karena telah penuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh Kementerian ESDM. Diantaranya mulai dari sisi signature bonus, firm working commitment sampai lima tahun ke depan, kemauan diskresi pada menteri, sampai dari sisi penerimaan negara. Semua, dari empat itu, Pertamina memberikan angka yang akan lebih dari Chevron. Rasionalitas dengan komersial, tuturnya. Meskipun jadi pengelola resmi, pemerintah masih mereferensikan Pertamina untuk menggandeng perusahaan tertentu jadi mitra. Tujuannya agar Pertamina masih bisa menjaga level produksi di diantaranya blok minyak terbesar di Indonesia itu. Kami mereferensikan untuk mencari partner dibagian oil and gas yang bisa naikkan produksi, tuturnya. Pemerintah, kata Arcandra, tidak memberikan ketetapan yang sulit bikin Pertamina untuk pilih siapa yang akan digandeng. Kalau, produksi terus dipertahankan di level rata-rata saat ini yaitu 200 ribu BOPD untuk minyak dan 24,26 MMSCFD untuk gas. Kami beri pada Pertamina, tuturnya. Pemerintah pun tidak menuntut perusahaan yang digandeng Pertamina adalah perusahaan pengelola awalannya yaitu Chevron. Yang tentu, tuturnya, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya Blok Rokan pada Pertamina dan 10 persen hak Badan Usaha Punyai Daerah (BUMD) di dalamnya. Sisanya itu adalah aksi korporasi pertamina, kata Arcandra. "" "

Penghasilan Komisaris Adhi Karya Mencapai Rp12 Miliar

"Pendapatan Komisaris Adhi Karya Sampai Rp1,2 Miliar , Jakarta - Korporasi konstruksi dan investasi punyai negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., mengeluarkan dana Rp7,06 miliar untuk remunerasi anggota dewan komisaris sepanjang 2016. Angka ini makin bertambah dibandingkan dengan Rp5,06 miliar pada 2015. Informasi mengenai remunerasi dewan komisaris Adhi Karya itu tercantum dalam Laporan Tahunan 2016 yang diedarkan oleh perseroan di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perseroan. Remunerasi dewan komisaris Adhi Karya terdiri dari honorarium, tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan transportasi) dan asuransi purna jabatan. Selain itu, komisaris Adhi Karya mendapatkan fasilitas kesehatan dan pertolongan hukum. Pada saat ini, banyaknya anggota dewan komisaris Adhi Karya terdiri dari 6 orang yang memiliki beberapa latar. Fadjroel Rachman, Komisaris Penting Adhi Karya yang juga dikenal jadi aktivis politik, memperoleh penghasilan Rp1,12 miliar pada 2016. Penghasilan itu terdiri dari gaji Rp54,45 juta per bulan, asuransi purna jabatan Rp13,61 juta, tunjangan hari raya Rp54,45 juta, tunjangan transportasi Rp10,89 juta dan tantiem Rp126,27 juta. Pada 2016, waktu kerja Fadjroel seputar 12 bulan. Bukan sekedar Fadjroel, anggota dewan komisaris Adhi Karya lainnya adalah Bobby Achirul Awal Nazief dan Muchlis Rantoni Luddin dimana keduanya mendapatkan penghasilan semasing beberapa Rp1,16 miliar pada 2016. Nilai gaji dua orang itu berbeda dibandingkan dengan Komisaris Penting yakni Rp49 juta per bulan dan asuransi purna jabatan Rp12,25 juta serta tunjangan hari raya Rp49 juta. Laporan tahunan itu menjelaskan dua orang itu tidak mendapatkan tunjangan transportasi. Tapi, mereka mendapatkan tantiem Rp378 juta per orang. Tiga orang komisaris lainnya, Wicipto Setiadi, Rildo Ananda Anwar dan Hironimus Hilapok, mendapatkan penghasilan semasing Rp1,2 miliar pada 2016. Nilai gaji dan tunjangan yang didapatkan mereka sama dengan Bobby dan Muchlis, bedanya mereka mendapatkan tunjangan transportasi Rp9,8 juta. Mereka mendapatkan tantiem Rp303 juta per orang. Manajemen Adhi Karya menjelaskan kebijakan remunerasi itu diformulasikan dengan mengacu pada pergantian pasar konstruksi. Tingkat besaran gaji dan tunjangan itu dievaluasi setiap tahun. “Jumlah remunerasi itu seterusnya akan tertera dalam Ide Kerja dan Anggaran Perseroan. Penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bikin Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Ketentuan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No.014-6/230 tanggal 22 Juli 2016,” papar manajemen dalam laporan itu BISNIS "" "

KKP Percepat Izin Kapal Nelayan

"KKP Percepat Izin Kapal Nelayan , Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) akan mengoptimalkan tata mengatur perizinan kapal perikanan bikin menggerakkan nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan dan memperkuat basis data kapal nasional. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menerangkan KKP akan mempersingkat proses perizinan kapal perikanan, yang permulaannya memakan waktu 20 hari, jadi lima hari kerja. “Proses perizinan dipersingkat jadi tiga izin saja, yaitu SIUP (surat izin usaha perikanan), buku kapal, dan SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) atau SIPI (surat izin penangkapan ikan). Kita potong semua, tapi kita minta adanya kepatuhan beberapa aktor usaha,” katanya dalam siaran resmi KKP, Kamis, 13 April 2017. Menurut Sjarief, sejauh ini, beberapa aktor usaha perikanan mempersalahkan pengurusan perizinan. Izin kapal di atas 30 GT yang ditangani di pusat sejauh ini membuat aktor usaha daerah harus menempuh jarak jauh sampai mereka terpaksa sekali menggunakan service pengurus yang membuat proses perizinan jadi panjang, tingkatkan biaya, dan riskan kekurangan kelengkapan dokumen. “Kemarin, ada sedikit keraguan dari nelayan tidak bisa melaut karena tidak dikasih SLO (surat laik operasi). Setelah berdiskusi dengan PSDKP, mereka (PSDKP) luluskan. Jadi sekarang mereka (nelayan) bisa melaut kembali karena SLO sudah disebarkan kembali,” tuturnya. Di sisi lain, pengalihan perbaikan-perbaikan dokumen kapal sebab markdown dan pelanggaran terus ditangani. Tapi KKP masih luluskan nelayan kecil kerja sekaligus kerjakan perbaikan dokumen perizinan. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap pada 2014, banyaknya kapal perikanan di Indonesia 625.633 unit. Dari banyaknya itu, 620.671 diantaranya ialah kuasa daerah (dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota) untuk kapal mempunyai ukuran 5-30 GT, sedang 4.964 unit ialah kuasa pendaftaran di pusat (kapal mempunyai ukuran lebih dari 30 GT). Diakhir 2014, seputar 1.132 unit kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT buatan luar negeri dimoratorium. Menyebabkan, banyaknya kapal izin pusat yang alami penurunan dari 4.964 unit pada 2014 jadi 3.160 unit pada 2015. Tapi angka itu makin bertambah kembali setelah adanya pengukuran pada 2016-2017, yaitu 4.041 unit dengan 595 hasil ukur dan 186 izin baru. Dengan mempermudah perizinan, diperkirakan bisa tingkatkan banyaknya kapal di negeri yang berpengaruh pada menambahnya banyaknya produksi perikanan tangkap. Data sekejap per Desember 2016 menjelaskan keseluruhnya produksi perikanan tangkap sampai 6,83 juta ton dengan nilai produksi Rp 125,38 triliun, dari awalnya 6,52 juta ton dengan nilai produksi Rp116,31 triliun pada 2015. Nilai ubah nelayan makin bertambah dari 106 poin per Maret 2016 jadi 110 poin per Maret 2017. “Peningkatan ini adalah dampak dari kebijakan KKP tentang moratorium kapal asing. Hasil tangkapan ikan nelayan jadi semakin banyak, pendapatan naik berkaitan, dan seterusnya nelayan nasional lebih sejahtera,” tuturnya. Saat ini, KKP terus kerjakan usaha agar proses perizinan berjalan cepat, mudah, transparan, dan terselesaikan, diantaranya melalui implementasi service terpadu satu pintu (PTSP), service informasi perizinan usaha perikanan tangkap melalui situs www.perizinan.kkp.go.id dan e-Service. DESTRIANITA "" "

Kemenhub Adakan Mudik Gratis Naik Kapal Laut Simak Syaratnya

"Kemenhub Adakan Mudik Gratis Naik Kapal Laut, Baca Syaratnya , Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ajak masyarakat untuk pergi mudik Lebaran 2018 menggunakan service angkutan kapal laut. Humas Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Wardana menjelaskan pihaknya telah menyiapkan paket mudik gratis dengan kapal laut untuk 30.400 orang dan 15.200 unit sepeda motor. Trayeknya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, PP (pulang-pergi), jadi selesai mudik bisa ikut pulang ke Jakarta , katanya dalam informasi tertera di Jakarta, Minggu, 1 April 2018. Baca juga: Menhub Sediakan 87 Ribu Kursi, Pendaftaran Mudik Gratis Dibuka Jadwal keberangkatan mudik, yaitu pada 9, 10, 11, 12 dan 13 Juni 2018 dengan trayek Tanjung Priok Jakarta-Tanjung Emas Semarang. Sedang untuk arus balik, yakni pada 18, 19, 20, 21 dan 22 Juni 2018 dengan trayek Tanjung Emas Semarang-Tanjung Priok Jakarta. Langkah pendaftaran dengan online, yaitu melalui situs mudikgratis.dephub.go.id dengan isi data dan melengkapi persyaratan, lalu mendapatkan kode pemesanan. Seterusnya, bawa juga kode pemesanan ke tempat verifikasi untuk mendapatkan ticket. Pendaftaran dibuka selama periode 25 Maret-19 Mei 2018, sekejap verifikasi Pendaftaran Online selama periode 27 Maret-19 Mei 2018. Baca juga: Kemenhub Tebar Ticket Mudik Gratis, Baca Langkah Mendapatkannya Diluar itu, untuk pendaftaran langsung (offline) dengan bawa serta persyaratan seperti KTP, SIM C, STNK dan KK asli. Pendaftaran dibuka pada 21 Mei-2 Juni 2018 jam 09.00 WIB-16.00 WIB setiap hari selama paket masih ada. Tempat Verifikasi Dan Pendaftaran Langsung, yaitu di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Penting Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah kerjakan pendaftaran online, peserta mudik harus kerjakan verifikasi data dengan bawa serta bukti pendaftaran online dan kelengkapan persyaratan administrasi (SIM C, STNK, KTP, KK) paling lambat tujuh hari kerja setelah pendaftaran online di sejumlah tempat yang telah diyakinkan pada pukul 09.00-16.00 WIB setiap hari. ANTARA "" "